Top agus joko pramono Secrets
Top agus joko pramono Secrets
Blog Article
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
to Any one Share the most effective from the Jakarta Write-up with good friends, family members, or colleagues. For a subscriber, you'll be able to reward three to 5 content articles on a monthly basis that everyone can read—no subscription essential! Log in
IDI's Board is composed of 10 customers from unique supreme audit institutions. Get to understand them greater in our "Fulfill the Board" sequence.
Your browser is out of day, and may not be suitable with our website. A listing of the preferred Website browsers can be found underneath.
Check out More E-newsletter Jokowi and Agus’ Qualified connection goes back for their time in Surakarta, Central Java, in which the general served given that the navy district commander from 2009 to 2011, overlapping with Jokowi’s tenure as the city’s mayor. The 2 then worked together in Surakarta’s regional Management Discussion board (forkopimda).
Karena tugas KPK untuk fokus pada high profile circumstances. Sedangkan Polri fokus pada lower profile scenarios yang juga merata terjadi di mana-mana.
Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.
Generally, the requests are from legislation enforcement officers followed up from BPK’s investigation or their own individual investigation,” Pramono highlighted.
As IDI’s Board prepares for its meeting on 25 March 2021, we asked Dr. Pranomo several questions about governance and what it means to get a different member of your Board.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Ia mengungkapkan, ini bukan kali pertama check here dirinya menghadapi situasi seperti ini, karena sebelumnya ia sudah beberapa kali menyampaikan ide dan gagasan di hadapan pasangan calon lain, termasuk saat mencalonkan diri sebagai wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat.
“The PDI-P accepted Agus's nomination as he experienced vowed to help keep the TNI neutral,“ Tubagus reported, noting that selecting a sole nominee was Jokowi’s prerogative and that his nomination of Agus was in line with the prevailing laws.
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih status pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.
Mantan Sekretaris Kabinet era Joko Widodo ini, juga menimbang perlunya peningkatan di sektor teknologi dan transparansinya. Bahkan dia meyakini kalau sektor teknologi dibenahi, akan sangat menunjang untuk terealisasinya keinginan menjadikan Jakarta sebagai kota international.